Media dalam Perspektif Ekonomi dan Politik

Nama: Prisilia Dila Paradiba

Kelas: E3/ Semester 5

NIM: B05218029

Mata Kuliah: Media dan Kritik Sosial

 

 

Media dalam Perspektif Ekonomi dan Politik

 

Media dalam Perspektif Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, media adalah institusi bisnis atau intstitusi ekonomi yang memproduksi dan menyebarkan informasi, pengetahuan, pendidikan, dan hiburan kepada konsumen yang menjadi target. Yang termasuk media, antara lain televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, buku, iklan, public relations, film, serta rekaman. Dalam konteks ekonomi media, televisi, radio, surat kabar, dan media lainnya tentu harus dipandang sebagai industri atau institusi bisnis.

Herman dan Chomsky dalam Usman Ks (2009:6), menyebut media massa sebagai mesin atau pabrik penghasil berita (news manufacture) yang sangat efektif dan mendatangkan keuntungan besar dari sisi ekonomi. Banyak pengusaha besar yang menanamkan modalnya dalam bisnis media massa. Para pengusaha yang terjun ke industri media tentu berharap modal yang sudah mereka tanamkan bisa kembali, bahkan menghasilkan keuntungan. Terjunnya pengusaha besar dalam industri besar dalam industri media memunculkan fenomena konglomerasi media.

Perkembangan media massa modern menempatkan media tidak lagi dipahami dalam konteks sebagai  institusi sosial dan politik belaka melainkan juga harus dilihat dalam konteks institusi ekonomi. Fakta menunjukkan bahwa media telah tumbuh bukan saja sebagai alat sosial, politik dan budaya tapi juga sebagai perusahaan yang menekankan keuntungan ekonomi. Institusi media harus dinilai sebagai dari system ekonomi yang juga bertalian erat dengan system politik. Inilah yang dimaksudkan bahwa media mempunyai dwi karakter yang tak terpisahkan: karakter sosial-budaya-politik dan karakter ekonomi. Faktor ekonomi rupanya menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi seluruh perilaku media massa modern. Faktor pasar bebas dalam seluruh proses komunikasi massa memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membentuk faktor persaingan dan tuntutan ekonomi menjadi pertimbangan bagaimana media massa kontemporer dibentuk dan dikelola.

Kita tidak bisa memahami industry media tanpa memahami kekuatan yang mempengaruhi media terlebih dahulu. Bagian-bagian dari sebuah institusi media tidak pernah bekerja di luar konteks social yang luas, termasuk konteks ekonomi. Ekonomi media mempelajari bagaimana industry media memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi konten dan mendistribusikannya kepada khalayak dengan tujuan memenuhi beragam permintaan dan kebutuhan akan informasi dan hiburan.

Media massa selain menjadi representasi ruang public yang penuh dengan dinamika social, politik dan budaya juga menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menghasilkan surplus. Media menjadi medium iklan utama dan karenanya menjadi penghubung dan konsumsi, antara produsen barang dan jasa dengan masyarakat.

 

Media dalam Perspektif Politik

Transformasi politik menjadi bagian dari kontribusi media. Kini media memiliki kontribusi besar dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku politiknya. Dalam merespons perubahan politik pasca Orde Baru, sebagian pekerja media menghadapi realitas politik yang penuh dinamika. Kondisi demikian melahirkan perubahan perilaku politik di kalangan masyarakat. Salah satu faktor determinan adalah publikasi media yang memberitakan transformasi politik dan pers memiliki kebebasan berekspresi sehingga dalam pemberitaannya cenderung independen. Hal inilah yang melatari terjadinya perubahan perilaku politik masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari contoh kasus dimana Kampanye politik tersebut tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Nimmo secara detil membagi komunikator politik ke dalam tiga kelompok, yaitu politikus, profesional, dan aktivis. Politikus sebagai komunikator politik dalam pelaksanaannya terkadang bertindak sebagai wakil partisan dan terkadang pula bertindak sebagai ideolog. sebagai wakil partisipan, komunikator politik mewakili kelompok tertentu dalam tawar-menawar dan mencari kompromi pada masalahmasalah politik. Mereka bertindak dengan tujuan mempengaruhi opini orang lain, mengejar perubahan atau mencegah perubahan opini. Mereka adalah makelar yang membujuk orang lain agar ikut dan setuju dengan ide yang ditawarkannya.

Sementara itu, media kini mengubah kehidupan masyarakat sehingga membentuk hiper realitas yang menjadi bagian fungsional dalam berbagai struktur masyarakat, terutama hadirnya televisi dan internet yang mengambil alih fungsi sosial manusia. Karenaya perlu dipahami bahwa media perlu dikontrol untuk memberikan pendidikan politik, berupa membangun kesadaran masyarakat melalui saluran informasi media. Dengan demikian jelas bahwa media memiliki peran penting dalam sirkulasi pesan-pesan politik kepada masyarakat. Melalui media, seorang politisi dapat membangun pencitraan dirinya sehingga memiliki tingkat keterpilihan tinggi.

 

Media dalam Perspektif Ekonomi dan Politik

Media selalu dihubungkan dengan struktur kekuatan politik dan ekonomi yang kuat. Nyatanya media yang memiliki nilai ekonomi adalah objek kompetisi bagi kontrol dan akses. Selain itu, mereka tunduk kepada peraturan politik, ekonomi dan hukum. Media massa juga secara umum dipandang sebagai instrumen efektif bagi kekuasaan dengan kapasitas potensial untuk membawa pengaruh dengan berbagai cara.

Kesamaan utama antara politik, ekonomi dan media ada pada hubungannya dengan orang banyak. Ketiga ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yang anonim, dalam melakukan operasi-operasi rutinnya. Politik berurusan dengan ideologi, dan topik ideologi tentu saja menyangkut kehidupan sosial rakyat. Ekonomi berhubungan dengan produksi, modal (capital), distribusi dan keuntungan. Sementara media adalah jembatan antara topik atau tema yang diangkat dengan khalayak (masyarakat/rakyat) yang tersebar.

Secara teoritis, ketiganya bisa berjalan dengan harmoni. Media massa bisa memediasi kegiatan ekonomi yang terkait dengan produksi dan distribusi content media yang dibutuhkan khalayak. Media juga bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media juga bisa memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat kepada para politisi. Media massa adalah ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Dalam menghadapi dunia ekonomi dan politik, media massa tak jarang menemui kesulitan-kesulitan tersendiri. Di satu sisi, media massa dituntut untuk melaksanakan fungsinya agar pembaca, pemirsa, atau pendengar kian memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir. Namun di sisi lain, pragmatisme ekonomi memaksa media mengadopsi logika politik praktis yang terpatri pada spektakuler, sensasional, superfisial, dan manipulatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kajian politik ekonomi media mengacu pada apa yang disebutkan oleh Vincent Mosco (1996:26), bahwa; political economy is the study of control and survival in social life. Political economy berkaitan dengan kepemilikan media, produksi, konsumsi dan distribusi media, kontrol-kekuasaan, relasi dengan penguasa, pengusaha, pandangan kristis terhadap media dan hubungannya dengan rekonstruksi peradaban manusia.

Industri media telah tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi tidak semuanya dapat bertahan. Dalam industri media, kelangsungan hidup ditentukan oleh konteks ekonomi politik. Hal ini merefleksikan trend global, yakni hanya sejumlah kecil perusahaan media yang benar-benar memiliki dan mengontrol perkembangan industri media (termasuk dalam hal akses terhadap media) dan memiliki kekuasaan atas distribusi konten ke belahan dunia lain (Gabel dan Bruner, 2003).

Lebih lanjut, Saverin dan Tankard mengatakan fenomena tersebut bukanlah semata-mata fenomena bisnis melainkan fenomena ekonomi politik yang melibatkan kekuasaan. Kepemilikan media, bukan hanya berurusan dengan persoalan produk, tetapi berkaitan juga dengan bagaimana lanskap sosial, citraan, berita, pesan, dan kata-kata kontrol dan di sosialisasikan kepada layak ramai ataupun publik (masyarakat).

Dalam melakukan kajian terhadap media massa sebagai industri, kita dapat melakukan kajian berdasarkan teori ekonomi politik media. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Garnham, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan tentang masyarakat yang diproduksi oleh media untuk masyarakat, sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar pelbagai ragam isi dalam kondisi yang memaksakan perluasan pesan, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik dan penentu kebijakan (dalam McQuail, 1991:63).

Pola Hubungan Ideal Antara Media Dengan Politik Dan Ekonomi

Pola hubungan yang demokratis antara media dengan politik dan ekonomi adalah pola yang paling sesuai. Tentu saja tanpa mengabaikan perkembangan sistem politik dan ekonomi yang semakin kuat dipengaruhi oleh iklim globalisasi dewasa ini. Pola hubungan itu tentu saja akan dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut oleh negara di mana media massa menjalankan aktivitasnya. Sistem ekonomi dan media massa, sebagai bagian dari sistem politik pasti akan tergantung dan dipengaruhi oleh sistem politik tersebut. Jika sistem politiknya demokratis, maka sistem ekonomi dan media massa akan include di dalam sistem yang demokratis itu. Politik tetap menjadi panglima. Politik dan aktivitasnya mempengaruhi atau akan memberikan dampak pada banyak aspek dari institusi media, mengenai hal-hal seperti; kepemilikan, organisasi, modal, proses seleksi dan hakekat content media.

Demikian juga dengan sistem ekonomi, juga dipengaruhi oleh kebijakan sistem politik; proses produksi, aliran investasi modal, distribusi, keterbukaan pasar, kebutuhan konsumen dan sebagainya, semuanya tergantung pada sistem politik. Oleh karena itu, pola hubungan yang demokratis antara media dengan politik dan ekonomi menjadi sesuai untuk diterapkan sebagai bagian dari sistem politik (yang harapannya) demokratis. Lalu seperti apa pola hubungan yang demokratis di antara ketiganya? Sederhananya, terjadi keseimbangan dalam jalinan pola hubungan antara ketiganya. Ada check and balancing; bahwa ada kebebasan yang mengandung suatu tanggungjawab sosial, politik dan ekonomi yang sebagai landasan kebijaksanaan dalam aktivitas operasionalnya.

 

 

Daftar Pustaka:

Alfani, Hendra. 2014. PERSPEKTIF KRITIS EKONOMI POLITIK MEDIA: Konglomerasi, Regulasi Dan Ideologi.  Avant Garde, Jurnal Ilmu Komunikasi VOL 2 (2): Hal. 10-26

Inayah, Sitti Syahar. 2015. ASPEK EKONOMI, POLITIK, DAN KULTURAL MEDIA MASSA. Lentera, Vol. IXX, (2): Hal. 119-127

Poti, Jamhur. 2019. EKONOMI POLITIK, MEDIA DAN RUANG PUBLIK. Jurnal SEMIOTIKA Vol.13 (No. 2 ): Hal. 200 - 206.

Syobah, Nurul. 2012. PERAN MEDIA MASSA DALAM KOMUNIKASI POLITIK. Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan Vol: XV (1):  Hal. 13-24